SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL

TUGAS INDIVIDU 2

ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN PENDIDIKAN

 

                       

Nama : Ima Aufya Hidayah

NPM   : 163112540120061

Kelas   : B

UNIVERSITAS NASIONAL

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

DIV KEBIDANAN

2016-2017

BAB I

PENDAHULUAN

A.           Latar Belakang

Tujuan pembangunan kesehatan adalah berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan kebijakan yang  proaktif dan dinamis dengan melibatkan semua 1ias1i baik pemerintah, swasta, masyarakat. Penggalian informasi yang akurat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan sumber utama dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Dalam UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan diamanatkan bahwa untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif dan efisien diperlukan informasi kesehatan yang diselenggarakan melalui sistem informasi dan lintas sector. Sering dengan era desentralisasi  berbagai sistem informasi kesehatan telah dikembangkan baik pemerintah pusat atau daerah, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Selain melaksanakan  program pemerintah pusat melalui kementerian kesehatan, pemerintah daerah juga diberikan otonomi untuk mengembangkan sistem informasinya, baik di tingkat dinas kesehatan dan  puskesmas mau pun rumah sakit.

B.           Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini berdasarkan latar belakang masalah diatas adalah :

1.      Apakah pengertian sistem informasi kesehatan nasional ?

2.      Bagaimana sejarah sistem informasi kesehatan nasional di Indonesia?

3.      Apakah kelebihan dan kekurangan Sistem informasi Kesehatan Nasional ?

4.      Bagaimana Perkembangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional Saat sekarang ?

C.           Tujuan Penulisan

1.      Untuk mengetehahui apa pengertian sistem informasi kesehatan nasional!

2.      Untuk menjelaskan sejarah sistem informasi kesehatan nasional di Indonesia!

3.      Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan sistem informasi kesehatan nasional!

4.      Untuk menjelaskan perkembangan sistem informasi kesehatan nasional saat sekarang!

BAB II

PEMBAHASAN

1.        Pengertian Sistem Informasi Kesehatan Nasional

Sistem informasi kesehatan merupakan suatu pengelolaan informasi di seluruh seluruh tingkat pemerintah secara sistematis dalam rangka penyelengggaraan pelayanan kepada masyarakat. Parturan perundang undangan yang menyebutkan sistem informasi kesehatan adalah Kepmenkes Nomor 004/Menkes/SK/I/2003 tentang kebijakan dan strategi desentralisasi bidang kesehatan dan Kepmenkes Nomor 932/Menkes/SK/VIII/2002 tentang petunjuk pelaksanaan  pengembangan sistem laporan informasi kesehatan kabupaten/kota. Hanya saja dari isi kedua Kepmenkes mengandung kelemahan dimana keduanya hanya memandang sistem informasi kesehatandari sudut padang menejemen kesehatan, tidak memanfaatkan state of the art teknologi informasiserta tidak berkaitan dengan sistem informasi nasional.Teknologi informasidan komunikasi juga belum dijabarkan secara detail sehingga data yang disajikan tidak tepat dan tidak tepat waktu. Perkembangan Sistem Informasi Rumah Sakit yang berbasis computer (Computer  Based Hospital Information System) di Indonesia telah dimulai pada akhir 80’an. Salah satu rumah sakit yang pada waktu itu telahmemanfaatkan  untuk mendukung operasionalnya adalah RumahSakit Husada. Departemen Kesehatan dengan proyek bantuan dari luar negeri, juga berusaha mengembangkan Sistem Informasi Rumah Sakit pada beberaparumah sakit pemerintah dengan dibantu oleh tenaga ahli dari UGM.Namun,tampaknya komputerisasi dalam bidang per-rumah sakit-an, kurangmendapatkan hasil yang cukup memuaskan semua  pihak.Ketidakberhasilan dalam pengembangan sistem informasi tersebut, lebihdisebabkan dalam segi perencanaan yang kurang baik, dimana identifikasifaktor-faktor penentu keberhasilan (critical success factors) dalam implementasi sistem informasi tersebut kurang lengkap dan menyeluruh.

Perkembangan dan perubahan yang cepat dalam segala hal juga terjadi didunia pelayanan kesehatan. Hal ini semata-mata karena  pelayanankesehatan merupakan bagian dari sistem yang lebih luas dalam masyarakatdan pemerintahan dalam suatu negara, bahkan lebih jauh lagi sistem yanglebih global. Perubahan-perubahan di negara lain dalam berbagai sektormempunyai dampak terhadap sistem pelayanan kesehatan.

Dalam era seperti saat ini, begitu banyak  kehidupan yang tidakterlepas dari peran serta dan penggunaan teknologi, terkhusus padabidang-bidang dan lingkup pekerjaan. Semakin hari, kemajuan teknologi, baik dibidang piranti lunak maupun perangkat keras  berkembangdengan sangat pesat, disisi lain juga berkembang kearah yang sangat mudahdari segi  pengaplikasian dan murah dalam biaya. Solusi untuk bidang kerja apapun  cara untuk dapat dilakukan melalui media, dengancatatan bahwa Pengguna juga harus terus belajar untuk mengiringi kemajuanteknologinya. Sehingga pada akhirnya, solusi apapun teknologi yang kitapakai, sangatlah ditentukan oleh sumber daya manusia yang menggunakannya.Rumah Sakit, sebagai salah satu institusi pelayan kesehatan masyarakatakan melayani traksaksi pasien dalam kesehariannya. Pemberian layanan dantindakan dalam banyak hal akan mempengarui kondisi dan rasa nyaman bagipasien. Semakin cepat akan semakin baik karena menyangkut nyawapasien.

Semakin besar jasa layanan suatu rumah sakit, akan semakin kompleks pula jenis tindakan dan layanan yang harus diberikan yang kesemuanya harus tetapdalam satu koordinasi terpadu. Karena selain memberikan layanan, rumahsakit juga harus mengelola dana untuk membiayai operasionalnya. Melihatsituasi tersebut, sudah sangatlah tepat jika rumah sakit menggunakan sisi kemajuan, baik piranti lunak maupun perangkat kerasnya dalam upaya membantu penanganan manajemen yang sebelumnya dilakukan secaramanual. Departemen Kesehatan telah menetapkan visi Indonesia Sehat 2010 yangditandai dengan  penduduknya yang hidup sehat dalam lingkungan yang sehat,berperilaku sehat, dan mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutuyang disediakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat sendiri, sertaditandainya adanya peran serta masyarakat dan berbagai pemerintahdalam upaya upaya kesehatan. Dalam upaya mencapai visi dan misi yang telahditetapkan tersebut, infrastruktur pelayanan kesehatan telah dibangunsedemikian rupa mulai dari tingkat nasional, propinsi, kabupaten danseterusnya sampai ke pelosok.Setiap unit infrastruktur pelayanan kesehatantersebut menjalankan program dan pelayanan kesehatan menuju pencapaianvisi dan misi Depkes tersebut.Setiap jenjang tersebut memiliki sistemkesehatan yang yang saling terkait mulai dari pelayanan kesehatan dasar didesa dan kecamatan sampai ke tingkat nasional.Jaringan sistem pelayanan kesehatn tersebut memerlukan sistem informasiyang saling mendukung dan terkait, sehingga setiap kegiatan dan programkesehatan yang dilaksanakan dan dirasakan oleh masyarakat dapat diketahui,difahami, diantisipasi dan di kelola dengan sebaik-baiknya.

2.        Konsep-konsep Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

Sistem informasi kesehatan harus dibangun untuk mengatasi kekurangan maupun ketidakkompakan antar badan kesehatan.Dalam melakukan pengembangan sistem informasi secara umum, ada beberapa konsep dasar yang harus dipahami oleh para pengembang atau  pembuat rancang bangun sistem informasi (designer ). Konsep-konsep tersebut antara lain:

1)   Sistem informasi tidak identik dengan sistem komputerisasi

Pada dasarnya sistem informasi tidak bergantung kepada penggunaan teknologi 4ias4ic4. Sistem informasi yang memanfaatkan teknologi dalam implementasinya disebut sebagai Sistem Informasi Berbasis Komputer (Computer Based Information System). Pada pembahasan selanjutnya, yang dimaksudkan dengan sistem informasi adalah sistem informasi yang berbasis. Isu penting yang mendorong pemanfaatan teknologi  atau teknologi informasi dalam sistem informasi suatu organisasi adalah :

a.       Pengambilan keputusan yang tidak dilandasi dengan informasi.

b.      Informasi yang tersedia, tidak relevan.

c.       Informasi yang ada, tidak dimanfaatkan oleh manajemen.

d.      Informasi yang ada, tidak tepat waktu.

e.       Terlalu banyak informasi.

f.       Informasi yang tersedia, tidak akurat.

g.      Adanya duplikasi data (dataredundancy).

h.      Adanya data yang cara pemanfaatannya tidak fleksibel.

2)   Sistem informasi organisasi adalah suatu sistem yang dinamis

Dinamika sistem informasi dalam suatu organisasi sangat ditentukan oleh dinamika  perkembangan organisasi tersebut.Oleh karena itu perludisadari bahwa pengembangan sistem informasi tidak pernah berhenti.

3)   Sistem informasi sebagai suatu sistem harus mengikuti siklus hidup sistem

Seperti lahir, berkembang, mantap dan akhirnya mati atau berubah menjadi sistem yang  baru. Oleh karena itu, sistem informasi memilikiumur layak guna. Panjang pendeknya umur layak guna sistem informasitersebut ditentukan diantaranya oleh:

a.         Perkembangan organisasi tersebut

b.        Perkembangan teknologi informasi

c.         Perkembangan tingkat kemampuan pengguna (user) sistem informasi

3.             Sejarah Perkembangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) di Indonesia

Departemen Kesehatan telah membangun sistem informasi kesehatan yang disebutSIKNAS yang melingkupi sistem jaringan informasi kesehatan mulai dari kabupaten sampai ke pusat. Namun demikian dengan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki, SIKNAS  belum berjalan sebagaimana mestinya. Dengan demikian sangat dibutuhkan sekali dibangunnya sistem informasi kesehatan yang terintegrasi baik di dalam kesehatan (antar program danantar jenjang), dan di luar  kesehatan, yaitu dengan sistem jaringaninformasi  pemerintah daerah dan jaringan informasi di pusat.

Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) sejak Pelita I diatur secara Sentralistis yang kemudian mulai tertata melalui Kanwil dan Kandep. Dengan demikian di  beberapa daerah sistem informasi kesehatan mulai menggunakan komputerisasi. Sejalan dengan berkembangnya masalah dan kondisi negara yang terjadi pada tahun 1997  – 1998 yaitu krisis moneter sangat berpengaruh terhadap pengembangan SIKNAS, sehingga pada tahun 2001 pengembangan SIKNAS pelaksanaannya di Desentralisasi.Namun dengan desentralisasi  pelaksanaan SIKNAS bukan menjadi lebih baik tetapi malah berantakan. Hal ini dikarenakan  belum adanya infra struktur yang memadai di daerah dan juga Pencatatan dan Pelaporan yang ada (produk Sentralisasi) banyak overlaps sehingga dirasakan sebagai beban oleh daerah. Mempertimbangkan hal tersebut diatas Departemen Kesehatan mengeluarkan Keputusan tentang KEBIJAKAN & STRATEGI SIKNAS melalui KEPMENKES NO.511 DI KAB/KOTA melalui KEPMENKES NO.932 dengan konsep Pendekatan Baru dalam Pengembangan SIKNAS di Era Otonomi Daerah. Strategi Pengembangan SIKNAS di Era Otonomi Daerah diarahkan pada :

1)   Integrasi & Simplifikasi Pencatatan & Pelaporan yang ada.

2)   Penetapan dan Pelaksanaan Sistem Pencatatan & Pelaporan Baru

3)   Fasilitasi Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah

4)   Pengembangan Teknologi & Sumber Daya

5)   Pengembangan Pelayanan Data & Informasi untuk Manajemen

6)   Pengembangan Pelayanan Data & Informasi untuk Masyarakat Indikator : telah terbentuk jaringan online dari seluruh Dinkes Kabupaten/Kota ke Dinkes Provinsi dan Depkes yang dimanfaatkan untuk komunikasi data & informasi secara terintegrasi dalam kerangka Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS).

Indikator/Target Tahunan :

·         Tahun 2007 : Telah terselenggara jaringan komunikasi data online terintegrasi antara 80% Dinkes Kab/Kota dan 100% Dinkes Provinsi dengan Departemen Kesehatan.

·         Tahun 2008 : Telah terselenggara jaringan komunikasi data online terintegrasi anatara 90 % Dinkes Kab/Kota, 100% Dinkes Provinsi, 100% Rumah Sakit Pusat, dan 100% UPT Pusat dengan Departemen Kesehatan.

·         Tahun 2009 : Telah terselenggara jaringan komunikasi data online terintegrasi antara seluruh Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, Rumah Sakit Pusat, dan UPT Pusat dengan Departemen Kesehatan

·         Tahun 2010 Dst : Telah terselenggara jaringan komunikasi data online antara seluruh Puskesmas, Rumah Sakit, dan Sarana Kesehatan lain, baik milik pemerintah maupun swasta, Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, dan UPT Pusat dengan Departemen Kesehatan Setelah terselenggaranya jaringan komunikasi tersebut, diharapkan memiliki manfaat yang optimal. Hal ini akan dapat berjalan dengan adanya peran Pusat dan Daerah untuk komitmen dalam penyelenggaraannya.

4.             Kelebihan dan Kekurangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (Berdasarkan Perodenya)

Kelebihan

1.    Peranan SIK dalam Sistem Kesehatan

Menurut WHO, Sistem Informasi Kesehatan merupakan salah satu dari 6 “building  blocks” atau komponen utama dalam Sistem Kesehatan di suatu negara. Keenam komponen Sistem Kesehatan tersebut ialah :

1)      Servis Delivery (Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan)

2)      Medical product, vaccines, and technologies (Produk Medis, vaksin, dan Teknologi Kesehatan)

3)      Health Workforce (Tenaga Medis)

4)      Health System Financing (Sistem Pembiayaan Kesehatan)

5)      Health Information System (Sistem Informasi Kesehatan)

6)      Leadership and Governance (Kepemimpinan dan Pemerintahan)

2.    SIK di dalam Sistem Kesehatan Nasional Indonesia

Sistem Kesehatan Nasional Indonesia terdiri dari 7 subsistem, yaitu :

1)      Upaya Kesehatan

2)      Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

3)      Pembiayaan Kesehatan

4)      Sumber Daya Mansuia (SDM) KesehatanSediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan

5)      Manajemen, Informasi, dan Regulasi Kesehatan

6)      Pemberdayaan Masyarakat

Di dalam Sistem Kesehatan Nasional, SIK merupakan bagian dari sub sistem ke 6 yaitu: Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan. Subsistem Manajemen dan Informasi Kesehatan merupakan subsistem yang mengelola fungsi-fungi kebijakan kesehatan, adiminstrasi kesehatan, informasi kesehatan dan kesehatan yang memadai dan mampu menunjang  penyelenggaraan upaya kesehatan nasional agar berdaya guna, berhasil gunam dan mendukung penyelenggaraan keenam subsitem lain di dalam Sistem Kesehatan Nasional sebagai satu kesatuan yang terpadu.

3.    Manfaat Sistem Informasi Kesehatan

Begitu banyak manfaat Sistem Informasi Kesehatan yang dapat membantu para pengelola  program kesehatan, pengambil kebijakan dan keputusan pelaksanaan di semua jenjang administrasi (kabupaten atau kota, propvinsi dan pusat) dan sistem dalam hal berikut :

1)      Mendukung manajemen kesehatan

2)      Mengidentifikasi masalah dan kebutuhan

3)      Mengintervensi masalah kesehatan berdasarkan prioritas

4)      Pembuatan keputusan dan pengambilan kebijakan kesehatan berdasarkan bukti (evidence- based decision)

5)      Mengalokasikan sumber daya secara optimal

6)      Membantu peningkatan efektivitas dan efisiensi

7)      Membantu penilaian transparansi

Kekurangan

1.              Permasalahan Sistem Informasi Kesehatan di Indonesia

Permasalahan mendasar Sistem Informasi Kesehatan di Indonesia saat ini antara lain :

a.               Faktor Pemerintah

·             Standar SIK belum ada sampai saat

·             Pedoman SIK sudah ada tapi belum seragam

·             Belum ada rencana kerja SIK nasional

·             Pengembangan SIK di kabupaten atau kota tidak seragam  b.

b.      Fragmentasi

Terlalu banyak sistem yang berbeda-beda di semua jenjang administasi (kabupaten atau kota, provinsi dan pusat), sehingga terjadi duplikasi data, data tidak lengkap, tidak valid dan tidak dengan pusat.

Kesenjangan aliran data (terfragmentasi, banyak hambatan dan tidak tepat waktu) Hasil penelitian di NTB membuktikan bahwa : Puskesmas harus mengirim lebih dari 300 laporan dan ada 8 macam software RR sehingga beban administrasi dan beban petugas terlalu tinggi. Hal ini dianggap tidak efektif dan tidak efisien, format pencatatan dan pelaporan masih berbeda-beda dan belum standar secara nasional.

c.       Sumber daya masih minim

5.        Sistem Informasi Kesehatan di Indonesia

Sistem Informasi Kesehatan di Indonesia telah dan akan mengalami 3 pembagian masa sebagai berikut :

a.       Era manual (sebelum 2005)

b.      Era Transisi (tahun 2005 – 2011)

c.       Era Komputerisasi (mulai 2012)

Masing-masing era Sistem Informasi Kesehatan memiliki karakteristik yang berbeda sebagai bentuk adaptasi dengan perkembangan zaman (kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi – TIK).

a.         Era Manual (sebelum 2005)

Aliran data terfragmentasi. Aliran data dari sumber data (fasilitas kesehatan) ke pusat melalui berbagai jalan.

 Data dan informasi dikelola dan disimpan oleh masing-masing Unit di Departemen Kesehatan.

·         Bentuk data : agregat.

·         Sering terjadi duplikasi dalam pengumpulan data.

·         Sangat beragamnya bentuk laporan.

·         Validitas diragukan.

·         Data sulit diakses.

·         Karena banyaknya duplikasi, permasalahan kelengkapan dan validitas, maka data sulit dioah dan dianalisis.

·         Pengiriman data masih banyak menggunakan kertas sehingga tidak ramah lingkungan.

b.         Era Transisi (2005 – 2011)

·           Komunikasi data sudah mulai terintegrasi (mulai mengenal prinsip 1 pintu, walau beberapa masih terfragmentasi).

·           Sebagian besar data agregat dan sebagian kecil data individual.

·           Sebagian data sudah terkomputerisasi dan sebagian masih manual.

·           Keamanan dan kerahasiaan data kurang terjamin.

c.         Era Komputerisasi (mulai 2012)

·           Pemanfaatan data menjadi satu pintu (terintegrasi).

·           Data 10ias10ic101010 (disagregat).

·           Data dari Unit Pelayanan Kesehatan langgsung diunggah (uploaded) ke bangk data di pusat (e-Helath).

·           Penerapan teknologi m-Health dimana data dapat langsung diunggah ke bank data.

·           Keamanan dan kerahasiaan data terjamin (memakai secure login).

·           Lebih cepat, tepat waktu dan efisien.

·           Lebih ramah lingkungan.

6.             Perkembangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) Saat ini

Pendahuluan

Pengembangan sistem informasi kesehatan sebenarnya telah dimulai PELITA I melalui sistem informasi kesehatan nasional pada kantor wilayah kementerian kesehatan (KemenKes RI; 2007) semenjak diterapkannya kebijakannya-kebijakan desentralisasi kesehatan, berbagai kalangan menilai bahwa sistem informasi kesehatan. Kementerian kesehatan selalu mengeluh  bahwa input data dari propinsi, kabupaten/kota sangat berkurang. Di sisi lain beberapa daerah mengatakan bahwa penerapan sistem inormasi kesehatan semenak era desentralisasi member dampak yang lebih baik. Hal ini ditunjukkan dengan semakin tingginya motivasi dinas kesehatan untuk mengembangkan SIK, semakin banyak puskesmas yang memiliki computer, tersedianya  jaringan LAN di dinas kesehatan mapun teknologi informasi lainnya.

Adanya desentralisasi ini pula, mengakibatkan pencatatan dan pelaporan sebagai produk dari era sentralisasi menjadi overlaps, hal ini tentu saja menjadi beban bagi kabupaten.kota. melalui keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 511 tahun 2002 tentng kebijkan dan Strategi  pengembangan SIKNAS dan Nomor 932 tahun 2002 tentang petunjuk pelaksanaan  pengembangan sistem informasi kesehatan daerah di kabupten/kota dikembangkan beragai strategi, yaitu :

1.      Integrasi dan simplifkasi pencatatan dan pelaporan yan ada;

2.      Penetapan dan pelaksanaan sistem pencatatan dan pelaporan;

3.      Fasilitasi pengembangan sistem-sistem informasi kesehatan daerah;

4.      Pengembangan teknologi dan sumber daya;

5.      Pengembangan pelayanan data dan informasi untuk managemen dan pengambilan keputusan;

6.      Pengembangan pelayanan data dan informasi untuk masyarakat.

Selanjutnya, pada melalui keputusan menteri kesehatan RI Nomor 837 tahun 2007 tentang pengembangan jaringan computer online SIKNAS di rencanakan beberapa dalam setiap tahunnya; yaitu :

1.      Terselenggaranya jaringan komunikasi data terintegrasi antara 80 % dinas kesehatan kabupaten/kota dan 100 % dinas provinsi dengan kementerian kesehatan pada tahun 2007.

2.      Terselenggaranya jaringan komunikasi data online terintegrasi antara 90 % dinas kesehatan kabupaten/kota, 100 % dinas kesehatan provinsi, 100 % rumah sakit pusat, 100 % unit  pelaksana teknis (UPT) pusat dengan kementerian kesehatan tahun 2009.

3.      Terselenggaranya jaringan komunikasi data online terintegrasi antara seluruh dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi, rumah sakit pusat, dan UPT pusat kementeri an kesehatan pada tahun 2010.

Dari beberapa hal tersebutlah, maka pemerintah daerah pun berupaya mengembangkan sistem informasi yang sesuai dengan keunikan dan karakteristiknya.Pengembangan sistem informasi kesehatan daerah melalui software atau web. Seperti SIMPUS, SIMRS, SIKDA dan sebagainya.

A.      Sistem Informasi Kesehatan

Secara umum pengertian sistem informasi kesehatan adalah gabungan perangkat dan  proseur yang digunakan untuk mengelola siklus informasi (mulai dari pengumpulan data sampai sampai pemberian umpan balik informasi) untuk mendukung pelaksanaan tindakan tepat dalam  perencanaan pelaksanaan dan pemantauan kinerja sistem kesehatan. Informasi kesehatan selalu diperlukan dalam pembuatan program kesehatan kulai dari analisis situasi, penentuan prioritas,  pembuatan alternative solusi, pengembangan program, pelaksanaan dan pemantauan hingga  proses evaluasi.

Teknologi informasi memberi berbagai kemudahan dalam proses managemen di segala  bidang. Dengan teknologi informasi, data dan informasi dapat diolah dan didistribusikan secara lebih mudah, akurat dan fleksibel.Hal ini mendorong semakin dibutuhkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam berbagai kegiatan.

WHO menilai bahwa investasi sistem sistem informasi menuai beberapa keuntungan, antara lain:

1.      Membantu pengambilan keputusan untuk mendeteksi dan mengendalikan masalah kesehatan, memantau perkembangan dan meningkatkannya,

2.      Pemberdayaan individu dan komunitas dengan cepat dan mudah dipahami serta melakukan  berbagai perbaikan kualitas pelayanan kesehatan.

3.      Penguatan evidence based dalam pengambilan kebijakan yang efektif, evaluasi dan inovasi melalui penelitian.

4.      Perbaikan dalam tata kelola, mobilisasi sumber baru dan akuntabilitas cara yang digunakan.

Informasi kesehatan dapat dibagi menjadi lima domain yang berbeda, yaitu :

1.      Penentu kesehatan, yang meliputi factor risiko, perilaku, keturunan, lingkungan, ekonomi dan demografi.

2.      Input sistem kesehatan yang meliputi kebijakan, pembiayaan, simber daya dan organisasi

3.      Output sistem kesehatan, meliputi informasi, kemampuan pelayanan dan kualitas.

4.      Hasil sistem kesehatan, meliputi pemanfaatan pelayanan.

5.      Status kesehatan meliputi angkan kematian, kesakitan atau ketidakmampuan dan kesejahteran.

B.       PEMBAHASAN SIKNAS ONLINE

Dari beberapa sistem informasi kesehatan yang telah dikembangkan dapat dianalisa  beberapa hal sebagai berikut :

1.      Integrated Sistem

Kementerian kesehatan telah mengembangkan siknas online, akan tetapi disamping itu  berbagai program seperti kewaspadaan gizi, informasi obat, rumah sakit, dan puskesmas kuga mengembangkan sistem informasi sendiri. Hal ini berdampak tumpang tindihya informasi dan  berbagai kegiatan serta menyita waktu dan biaya. Sejatinya suatu sistem informasi yang terintegrasi yang memenuhi kebutuhan berbagai lintas sector dan lintas program yang dapat di akses sebagai informasi yang dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan berbagai keputusan dan kebijakan. Seperti aplikasi komunikasi data, dapat dilihat bahwa data dan informasi kesehatan yang disediakan tidak memenuhi dengan kebutuhan baik provinsi atau kabupaten/kota, sehingga kabupaten/kota pun berupaya mengembangkan sistem informasi sendiri.

SP2TP pun sejatinya dapat digantikan dengan SIMPUS online ternyata di lapangan  puskesmas pun masih menyampaikan laporannya secara manual setiap bulannya. Hal ini mengakibatkan beban kera bagi petugas dan informasi yang diberikan tidaklah dalam hitungan hari, melainkan bulan.Suatu sistem yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan baik pusat atau daerah, pengambilan keputusan dapat mengakses informasi secara cepat dan tepat sehingga kebiakan dapat efektif dan efisien.

2.      Kemampuan Daerah

Sebagai dampak dari desentralisasi, daerah masih menganggap kebutuhan sistem informasi berbasis web atau komputerisasi bukanlah prioritas, akan tetapi daerah masih memenuhi kebutuhan infrastruktur dan sarana fisik. Tidak semua daerah masih surplus, akan tetapi tidak sedikit daerah yang minus. Memang pada awalnya pelaksana sistem informasi membutuhkan banyak biaya, akan tetapi dalam perjalanannya juga memerlukan perawatan dan  pemeliharaan yang tidak sedikit. Kondisi geografis juga sangat mempengaruhi, masih banyak  puskesmas di daerah yang sangat terbatas akses informasinya.

3.      Pemanfaatan dan informasi

Pemanfaatan data dan informasi terkesan hanya kebutuhan pusat, bukanlah kebutuhan daerah, sehingga munculah anggapan hanya proyek dan ego program masing-masing.Hal ini karena pemanfaatan data dan informasi secara signifikan tidak dirasakan oleh kabupaten/kota sebagai pelaksana kebijakan pemerintah pusat.

4.      Sumber daya manusia

Selama ini di daerah, pengelola data dan informasi umumnya adalah tenaga yang merangkap tugas atau jabatan lain. Di beberapa tempat memang dijumpai adanya tenaga purna waktu.

Kini Departemen Kesehatan telah secara langsung dapat menghubungi 340 (76% dari 440 Kabupaten/Kota) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan 33 (100%) Dinas Kesehatan Provinsi, melalui jaringan  (online). Jaringan ini dimungkinkan karena Depkes telah memasang perangkat-perangkat, 1 buah PC, 1 buah GSM Modem, 1 buah IP Phone, dan 1 buah  printer di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Sedangkan bagi Dinas Kesehatan Provinsi, telah dipasang 5 buah PC, 1 buah Server, 1 buah IP Phone, 1 set peralatan video-conference, dan 1  buah printer.

Pengembangan jaringan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) online ini telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan (KEPMENKES) No. 837 Tahun 2007.Untuk mengatasi kendala di bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Depkes telah meminta kepada Dinas-dinas kesehatan untuk menunjuk/menetapkan 2 orang petugas khusus yang mengelola Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) online. Petugas-petugas yang ditetapkan tersebut sebanyak 787 orang, dan telah dilatih selama 3 hari di Bandung pada bulan  Nopember 2007.Kegiatan ini ditujukan untuk pencapaian sasaran ke-14, dari 17 sasaran Departemen Kesehatan yang berbunyi “Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan yang Evidence Based di Seluruh Indonesia”.

A.               Master Plan Sistem Informasi Kesehatan

Langkah Departemen Keseshatan dalam mengembangkan SIKNAS ONLINE harus mendapat sebuah penghargaan dan dukungan semua pihak. Pengembangan jaringan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) online ini telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan (KEPMENKES) No. 837 Tahun 2007. SIKNAS ONLINE mempunya tujuan untuk mengintegrasikan semua komunikasi data yang terfragmentasi ke dalam suatu jaringan serta menghapus hirarki antar instansi.Sebenarnya pengembangan SIKNAS ONLINE ini dilakukan sejak PELITA I tetapi pada saat itu masih bersifat sentralistis.

Berdasarkan informasi dari Departemen Kesehatan melalui situsnya tanggal 15 Januari 2008 Departemen Kesehatan telah secara langsung dapat menghubungi 340 (76% dari 440 Kabupaten/Kota) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan 33 (100%) Dinas Kesehatan Provinsi, melalui jaringan 15ias15ic15 (online). Jaringan ini dimungkinkan karena Depkes telah memasang perangkat-perangkat, 1 buah PC, 1 buah GSM Modem, 1 buah IP Phone, dan 1 buah  printer di Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota. Sedangkan bagi Dinas Kesehatan Provinsi, telah dipasang 5 buah PC, 1 buah Server, 1 buah IP Phone, 1 set peralatan video-conference, dan 1  buah printer.

Jaringan yang dirancang oleh Departemen Kesehatan ini merupakan upaya untuk memfasilitasi dan memacu pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA). Jaringan (SIKNAS) online terutama akan dimanfaatkan untuk keperluan Komunikasi Data Terintegrasi atau jaringan pelayanan bank-bank data (intranet dan internet). Diluar dari permasalahan itu, akan dikembangkan aplikasi-aplikasi untuk keperluan-keperluan lain.

Seharusnya kebijakan dari pusat ditindak lanjuti dengan pembuatan kebijakan di daerah.Ada pembagian peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan SIKNAS online ini.Berdasarkan presentase dari bapak kepala Pusat Data dan Informasi Departemen Kesehatan Bambang Hartono dalam pelatihan SIKNAS online di Bandung yang dilaksanakan pada bulan November 2007 menjelaskan peran tersebut. Peran pusat yaitu ; menerbitkan kebijakan, standar, pedoman, dan lainnya yang sejenis dalam rangka SIKNAS/SIKDA, membantu pengadaan beberapa perangkat untuk membangun jaringan nasional online sebagai pemicu dan pemacu, membangun jaringan nasional online dan membayarkan sewa jaringannya sebagai pemicu dan pemacu, menyediakan software untuk komunikasi data, melatih petugas pengelola SIKNAS online (pusat, provinsi, dan kab/kota), mengupayakan insentif untuk pengelola SIKNAS online sebagai pemicu bagi adanya tunjangan jabatan fungsional oleh daerah, membantu dan mengkoordinasikan penerapan aplikasi-aplikasi misalnya konsultasi eksekutif, teleconference, dan lain sebagainya, dan membantu melakukan advokasi kepada stakeholders daerah utk pengembangan SIKDA.

Sedangkan untuk daerah perannya yaitu menjabarkan kebijakan, standar, pedoman, dan lainnya sejenis jika diperlukan dan menetapkan surat keputusan Gubernur / Bupati / Walikota atau Peraturan Daerah, melengkapi perangkat keras 16ias16ic16 untuk Dinas Kesehatan dan  jaringan wilayahnya termasuk unit pelaksanan teknisnya, membangun jaringan online wilayahnya yaitu jaringan antara Dinas Kesehatan dan unit pelaksanan teknisnya serta swasta, mengembangkan software dan software untuk komunikasi data dalam jaringan wilayahnya, merekrut petugas pengelola SIKNAS online yang fulltime, mengangkat mereka ke dalam jababatan fungsional dan membayar tunjangannya, mengembangkan dan menerapkan aplikasi-aplikasi diantarannya informasi eksekutif, teleconference, dan lain sebagainya, terutama untuk wilayahnya, memantau, mengevaluasi dan mengembangan SIKDA (Provinsi: SIKDA Provinsi, Kabupaten/Kota: SIKDA Kabupaten/Kota).

B.            Pentingnya Master Plan SIKNAS online

Hal yang harus dilakukan oleh daerah dalam menindak lanjuti kebijakan Departemen Kesehatan adalah dengan membuat Master Plan pengembangan Sistem Informasi Kesehatan  Nasional disetiap daerah . Dalam sebuah artikel di blog tanggal 16 Nopember 2006 seorang  pakar jaringan yang juga adalah seorang dosen di S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Gadjah Mada minat Sistem Informasi Kesehatan menjelaskan tentang pentingnya master plan sistem informasi berdasarkan pengalaman beliau sebagai konsultan di berbagai perusahaan. Beliau menemukan banyak perusahaan yang tidak mempunyai master plan sistem informasi dan langsung mengembangkan sistem informasi dengan bantuan sataf teknologi informasi (TI) baik internal maupun dengan bantuan vendor (Eksternal). Hal tersebut menimbulkan adanya sekat-sekat sistem informasi dalam suatu perusahaan karena masing-masing bagian mengembangkan sistem informasinya sendiri, dan apabila perusahaan berkembang semakin besar, maka semakin sulit pula dalam pengintegrasian antar satu sistem, sehingga output yang didapatkan pun  berbeda-beda pula.

Dalam tulisannya beliau menganalogikan pentingnya pembuatan master plan ini ibarat membangun sebuah rumah, karena sangat riskan apabila membangun sebuah rumah tanpa adanya gambar rencana pembangunannya. Beliau juga menjelaskan mengenai pengertian master  plan sistem informasi yaitu suatu perencanaan jangka panjang dalam pengembangan SI di  perusahaan tersebut, yang dengan baik menterjemahkan keinginan baik dari manajemen (Sistem Owner), pengguna (Sistem User) maupun perubahan– perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar organisasi.

Dalam bukunya World Health Organization (WHO) berjudul “Developing Health Management Information Sistem : A Practical Guide For Developing Countries” menyebutkan ada 10 langkah dalam mengembangkan sistem informasi manajemen kesehatan yaitu :

1.      Meninjau kembali sistem yang telah berjalan, dengan prinsip bahwa jangan merubah sistem yang ada dan bangun kekuatan-kekuatan yang ada serta pelajari kelemahan-kelemahan dari sistem yang telah ada

2.      Gambarkan kebutuhan- kebutuhan data yang relavan dari unit– unit dalam sistem kesehatan, dengan prinsip, dengan prinsip tingkatan administrasi yang berbeda dalam suatu sistem kesehatan mempunyai peran- peran yang berbeda – beda pula, oleh karena itu keperluan data  berbeda –beda pula. Tidak semua data yang dibutuhkan siap dalam pengumpulan data rutin.Data yang tidak sering dibutuhkan atau diperlukan hanya untuk bagian dari populasi dapat dihasilkan melalui studi-studi khusus dan survey sampel.

3.      Menentukan sebagian besar data yang tepat dan aliran data yang efektif, dengan prinsip  bahwa tidak semua data yang dikumpulkan pada suatu tingkatan tertentu diperlukan dan disampaikan ke tingkat yang lebih tinggi. Kebanyakan data yang lebih rinci pencariannya langsung ke sumber data, dan persyaratan pelaporan ke tingkatan yang lebih tinggi sebaiknya dicari ke tingkatan yang lebih rendah.

4.      Melakukan desain pengumpulan data dan perangkat pelaporan, dengan prinsip kemampuan  pengumpul data yang akan ditugaskan dengan mengisi formulir yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan pengumpul data. Kebanyakan pengumpulan data yang efektif dan  perangkat pelaporan adalah yang sederhanan dan lebih singkat.

5.      Mengembangkan prosedur dan mekanisme untuk pengolahan data, dengan prinsip bahwa arah data sistem informasi manajemen kesehatan adalah prosesnya sebaiknya konsisten dengan sasaran untuk pengumpulan data dan perencanaan untuk analisis data erta  pemanfaatannya.

6.      Mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan untuk penyedia data dan pengguna data, dengan prinsip program-program pelatihan dirancang sesuai dengan kebutuhan dan tingkatan kelompok yang akan dilatih.

7.      Melakukan pre test dan jika diperlukan melakukan perancangan ulang sistem untuk  pengumpulan data, aliran data, proses dan pemanfaatan data, dengan prinsip sebelum sistem diuji sistem harus menggambarkan kondisi yang nyata dan umum selama pelaksanaannya.

8.      Melakukan monitoring dan evaluasi sistem yang ada, dengan prinsip bahwa hasil akhir dari monitoring dan evaluasi tidak bersifat menghukum atau mencari-cari kesalahan, dan lebih mencari hal-hal yang positif yang dapat membuat sistem bekerja, serta mengidentifikasi apa yang menjadi penyebab masalah sebagai dasar untuk meningkatkan sistem.

9.      Mengembangkan penyebaran data yang efektif dan mekanisme umpan balik, dengan prinsip  bahwa suatu cara yang efektif untuk memberikan motivasi kepada penghasil data agar terus menerus menyediakan data adalah dengan memberikan feedback yang positif dan negative mengenai keadaan data yang mereka berikan.

10.  Meningkatkan sistem informasi manajemen kesehatan, dengan prinsip bahwa pengembangan sistem informasi kesehatan adalah selalu berusaha memberikan kemajuan., hal ini merupakan suatu usaha yang dinamis di mana para manajer dan para pekerja berusaha memberikan kemajuan terus menerus.

BAB III

PENUTUP

A.    KESIMPULAN

1.      Pengembangan jaringan komputer Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) online ini telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan (KEPMENKES) No. 837 Tahun 2007.

2.      SIKNAS ONLINE mempunyai tujuan untuk mengintegrasikan semua komunikasi data yang terfragmentasi ke dalam suatu jaringan serta menghapus hirarki antar instansi.

B.     SARAN

1.      Sudah selayaknya dimanfaatkan dengan maksimal apa yang dilakukan oleh Depkes dengan menyediakan jaringan beserta kelengakapannya kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota di seluruh Indonesia. Banyak manfaat yang bisa diraih dengan adanya fasilitas tersebut. Komunikasi dan informasi yang makin intensif dan lancar tentunya antara Depkes Pusat dengan Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kab/kota, juga antar Dinas Kesehatan di seluruh Indonesia. Mari manfaatkan semua fasilitas itu dengan harapan akan dapat meningkatkan jaringan dan komunikasi data terintegrasi di bidang kesehatan.

2.      Perlunya dilakukan kajian mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem informasi kesehatan

3.      Kebutuhan data dan informasi merupakan kebutuhan daerah, maka sebaiknya sistem informasi yang dikembangkan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah